PEWARNA PUBLIK SAMOSIR,-
Rapat paripurna P-APBD kabupaten Samosir Kadas. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat forum oleh karena masyoritas Anggota DPRD kabupaten Samosir tidak menghadiri agenda tersebut. Minggu (2/10/2022).
Pasca gagalnya pelaksanaan paripurna P-APBD Samosir TA 2022, masyarakat angkat bicara atas sikap Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna.
Dari hasil Awak media di lapangan, Effendi Naibaho selaku mantan anggota DPRD mengatakan saat diwawancarai media, Sangat Kita sesalkan, dengan kejadian yang dipertontonkan Apa yang terjadi di gedung parlemen yang berada dikabupaten samosir, saya juga mantan DPRD 10 tahun lho di provinsi, kalau ada yang tidak suka dengan Item-itemnya ya saya katakan saya tidak setuju, bukan saya tidak hadir di paripurna itu, Tapi harus hadir baik secara fisik ungkap wartawan senior itu sambil dengan bersuara keras. Itu sudah kewajiban hadir diparipurna, kecuali lah kalau sakit dan sebagainya dengan membuat surat keterangan dan alasan alasan lainnya, Terhadap teman teman di dewan sana yang tidak jelas kenapa tidak hadir ini sangat kita sesalkan dan perlu diusut oleh partainya masing-masing, kalau ada dewan kehormatan di Samosir ini ayolah dipanggil, Kalau misalkanpun tidak suka pada apa yang sudah di sampaikan bupatinya tentang P- APBD itu, ya katakan tidak setuju, atau WO Bukan tidak hadir, Karena itu Sudah kewajiban mereka untuk menghadiri rapat tersebut"
"Janganlah nanti dikatakan DPRD itu seperti mati suri, kitakan tau tugas di dewan itu seperti apa yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, begitu P-APBD ini Sudah disampaikan oleh bupati, kewajiban anggota dewan ini untuk mensyahkan walaupun dia tidak setuju bukan tidak hadir diparipurna"
"Kami juga Fraksi PDI, P juga disumatra Utara selain hadir, tepat waktu tetap kami lakukan selalu nah mereka itu mau nya apasih".Bebernya.
Salah satu masyarakat Marco Sihotang juga sangat kecewa atas kejadian ini. "ini juga sudah termasuk mencederai kepentingan rakyat, karena sudah berapa besar habis dana dibuat untuk pembahasan dari awal perumusan dan di banmus sampai ke akhir paripurna, jadi ini sudah jelas mencederai kepentingan rakyat, karena ini semata mata bukan hanya kepentingan DPRD dan Pemkab Samosir, ini yang jelasnya kepentingan masyarakat, jadi anggota DPRD yang tidak hadir ini , sebenarnya mau mereka apa,dan kepentingan siapa.
Lanjut Marco,"Nanti kita akan sosialisasi kepada masyarakat supaya oknum oknum seperti ini supaya tidak dipilih lagi"
Maringan Sitanggang dari Pospera (Posko perjuangan rakyat) "Kita nanti dari Pospera akan mungkin turun lagi kejalan untuk melakukan aksi, karena kita paham semua, adapun APBD ini itu dari desa, pertanyaan nya sikap yang dilakukan mereka saat ini itu mengecewakan masyarakat, yang efeknya ketika nanti ada pemilu rakyat jangan dibuat ragu, karena DPRD itu perwakilan dari rakyat, Berarti aspirasi kita mereka yang menyampaikan. disana meraka bahkan digaji negara, di biayai kenapa untuk rapat saja tidak bisa hadir ungkapnya dengan wajah penuh kekecewaan dan mereka juga reses ada resesnya, mereka mendengar aspirasi semua masyarakat itu aja tidak bisa mereka sampaikan", Pungkasnya
"Yang penting pospera turun nanti kejalan untuk menyampaikan kekecewaan ini, bersama rakyat untuk rakyat, kita nanti pasti akan aspirasikan, ungkapnya sambil menutup dan mengucapkan Merdeka.
(Simbolon Slow)
