PEWARNA PUBLIK JAKARTA, – Pemerintah memfokuskan percepatan vaksinasi booster atau dosis penguat pada bulan Ramadhan 2022. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat termasuk pada kota-kota besar di wilayah aglomerasi menjelang pelaksanaan mudik lebaran tahun ini, termasuk mereduksi potensi lonjakan kasus pasca libur lebaran yang dalam dua tahun belakangan selalu menunjukkan peningkatan yang eksponensial.
Menjadi berbeda, Lebaran tahun 2022 akan terasa lebih istimewa dibanding 2 tahun belakangan yang disakanaakan dalam suasana penuh keterbatasan sebagai dampak gelombang pandemi Covid-19.
Dengan semakin terkendalinya tingkat penularan dan pelandaian kasus, Presiden Jokowi telah mengizinkan masyarakat untuk mudik atau pulang kampung sehingga bisa berkumpul bersama keluarga, orang tua dan sanak saudara, namun sebelumnya terlebih dulu menyegerakan vaksin booster.
Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian dan tetap waspada sebagaimana kebijakan yang dipegang oleh Pemerintah selama ini.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemendagri menggelar Rakor Percepatan Vaksinasi Booster yang melibatkan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Forkompimda di 9 wilayah Jabodetabek.
Diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kaupaten Bogor pada hari Selasa, 5 April 2022 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA.
Dalam pengantarnya, Safrizal mengatakan, “Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah karena memiliki potensi mobilitas pergerakan arus mudik yang sangat tinggi ke berbagai daerah di tanah air”.
Landainya kasus penularan dalam beberapa pekan terakhir, membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat dan puncaknya akan terjadi pada arus mudik lebaran.
“Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan karena pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat, oleh karenanya booster penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus terutama pasca arus mudik seperti pengalaman yang terjadi 2 tahun terakhir” lanjut Safrizal.
Seperti diketahui, dengan semakin terkendalinya tingkat penularan yang ada, pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan mobilitas warga antara baik untuk pelaku perjalana luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri.
Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster maka pada saat melakukan perjalanan tidak diperlukan lagi untuk menunjukkan hasil skrining antigen atau PCR.
Pada rakor tersebut, Pemda diminta menggencarkan pelaksanaan booster mulai pekan ke 1 dan pekan ke 2 Ramadhan, karena pada umumnya mulai pekan ke 3 warga sudah mulai melakukan mudik.
Safrizal meminta agar Pemda meningkatkan koordinasi dengan seluruh jajaran kewilayahan termasuk dengan dukungan TNI-Polri untuk melakukan jemput bola dalam pelaksanaan vaksin booster ke basis-basis terkecil atau komunitas masyarakat seperti vaksin booster berbasis kampus, pabrik, sekolah/pesantren dan masjid.
“Para Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah Jabodetabek serta seluruh wilayah lainnya agar mencermati keadaan ini dan memastikan percepatan vaksinasi booster, lakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dalam penjangkauan vaksinasi” tegas Safrizal
Sementara itu Direktur Jenderal P2P Kemenkes Maxi Rondonuwu mendorong strategi percepatan vaksinasi booster pada bulan Ramadhan yang dapat dilakukan malam hari.
Hal ini untuk memperluas jangkauan layanan sehingga capaian vaksinasi akan semakin meningkat. Masyarkat juga tidak perlu khawatir vaksin akan membatalkan puasa karena telah ada fatwa MUI bahwa vaksin tidak membatalkan puasa.
Pada kesempatan tersebut Pemda juga diminta mensosialisasikan kepada warganya bahwa jenis vaksin manapun akan memberikan efek yang sama bagi tubuh sehingga masyarkat diharapkan agar tidak memilih jenis vaksin booster.
“Pemda bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu mensosialisasikan pentingnya booster bagi warga sehingga perayaan lebaran tahun ini menjadi lebih khidmat, tanpa mengurangi arti sehat bagi seluruh masyarakat” pungkas Safrizal.
Puspen Kemendagri.
