PEWARNA PUBLIK SAMARINDA, -Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik upaya Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menyelaraskan program Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Program penyelarasan IKN, di antaranya menyiapkan SDM yang adaptif dan mampu bersaing, mendorong Pengembangan Sentra Industri dan Perkebunan sebagai potensi utama daerah, meningkatkan peluang investasi daerah dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis," ungkap Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi, saat menghadiri Musrembang RKPD Provinsi Kaltim, mewakili Mendagri, Rabu (20/4/2022).
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) IKN, ditambahkan Teguh, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya dalam menyambut.
Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.
Banyak manfaatnya ketika Kaltim ditetapkan sebagai IKN, salah satunya pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bergerak di Indonesia wilayah timur.
Teguh juga minta Pemprov Kaltim terus melakukan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Hal ini sesuai dengan SEB Mendagri dg Ka. LKPP No. 027/1022/SJ dan No.1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PBJ dalam Pengelolaan Keuda.
"Pemda harus membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri dan menggerakan sektor UKM/UMKM," katanya.
Pemprov dan Pemerintah kabupaten dan kota se Kalimantan Timur diharapkan dapat betul-betul mengoptimalkan penyelenggaraan Bussines Matching Tahap II yang dilaksanakan di Jakarta pada 11 sd 23 April 2022.
Dalam penanganan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Posyandu dan ekonomi kreatif, Teguh juga berharap agar TP-PKK betul-betul dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dlm APBD.
Diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangg memiliki program-program terkait dapat melibatkan TP PKK semaksimal mungkin.
Disebutkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kalimantan Timur baru dibangun di Kota Samarinda.
Diharapkan Kabupaten dan Kota lainnya juga segera membangun MPP dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN. Pemprov diminta untuk menggerakan seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur membangun MPP dan bisa menjadi contoh bagi daerah2 lainnya.
Terkait Penanganan pengelolaan sampah dengan menggunakan paradigma baru 3 R, reduce, reuse dan recycle, Kemendagri mengapresiasi satu daerah di Kalimantan Timur yakni Kota Balikpapan yang pengelolaan sampahnya bisa menjadi role model bagi daerah lainnya.
"Pemda diminta menindaklanjuti Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Perhitungan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, dimana pengolaan sampai juga bisa menjadi nilai ekonomi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
Terskhir, menjelang Ramadhan (Bulan Puasa) dan Hari Raya Idul Fitri, Teguh berharap, agar Pemda selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang sudah terbentuk di tiap daerah.
Sementara itu Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan soal Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan pada Kawasan IKN.
KPI yang ditetapkan antara lain Gini Rasio Terendah di Indonesia, PDRB Perkapita setara ekonomi berpendapatan tinggi, Tingkat Kemiskinan ditargetkan 0% di tahun 2035 dan perumahan layak, aman dan terjangkau sebesar 100%;
"Melalui pemindahan IKN maka transformasi ekonomi dapat terwujud, Kualitas infrastruktur dan sumberdaya manusia mengalami perbaikan, tingkat kesejahteraan dapat tumbuh secara berkelanjutan," harap Gubernur.
Dengan Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat, maka Gubernur berharap dukungan dan peran serta DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengawal dan memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Makmur HAPK menyampaikan, dari 5.700 pokok pikiran tidak seluruhnya dituangkan dalam program kegiatan tahunan dan mendukung RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
"Masalah terkait pemindahan IKN, Provinsi Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya, namun diharapkan pembangunan IKN berdampak juga terhadap wilayah-wilayah disekitar IKN," ujarnya.
PUSPEN KEMENDAGRI
